Oleh I Made Sujaya
Sejarah senantiasa mencatat kegemilangan sang pemenang. Pihak yang kalah biasanya terabaikan, bahkan tidak punya tempat dalam sejarah. Karena itu, sejarah pada suatu masa akan mengundang koreksi di masa yang lain.
Contoh teranyar tentu saja sejarah Orde Baru yang menempatkan Soeharto sebagai pemenang dalam pertarungan politik dengan Soekarno di akhir tahun 1960-an silam. Soeharto langsung menempatkan Soekarno sebagai pesakitan, sosoknya diasingkan dan secara perlahan perannya dihilangkan dalam sejarah. Sejarah Orde Baru adalah milik Soeharto semata, bukan milik Soekarno.
 |
| Seorang lelaki Bali memegang keris dalam suatu ritual. |
Bali sendiri mencatatkan sejarah liat tentang bagaimana sang pemenang memperlakukan yang kalah. Ketika para Arya dari Majapahit di bawah pimpinan Mahapatih Gajahmada mengalahkan kerajaan Bali Kuno, orang-orang Bali Kuno digusur. Tak cuma sentra kekuasaan diambil alih penguasa baru dari Majapahit, sistem sosial, keagamaan dan budaya Bali pun diganti dengan pola Majapahit. Bali yang sebelumnya kental dengan pola sosial desentralisasi diganti dengan pola sentralisasi.
Pemberangusan terhadap orang-orang kalah juga terjadi dalam masa-masa tumbuhnya kerajaan-kerajaan kecil di Bali pada abad XIX. Mengwi yang kalah ketika diserang Badung yang bersekongkol dengan Tabanan sekitar tahun 1891, raja dan keluarganya dihabisi dan wilayah kerajaannya dibagi-bagi. Begitu juga Jembrana yang dihancurkan Ubud, wilayah kerajaannya dibagi-bagi.
Yang paling mengerikan tentu saja pembantaian orang-orang PKI tahun 1965 ketika pecah peristiwa Gerakan 30 September. Kendati belum jelas PKI sebagai dalang dari peristiwa itu, PKI telah ditempatkan sebagai pihak yang kalah dan karenanya harus dihabisi.
Namun, Bali juga memiliki sejarah kearifan dalam memperlakukan pihak yang kalah. Raja Mengwi misalnya memperlakukan Pasek Badak, penguasa Desa Buduk yang dikalahkannya dengan terhormat. Pasek Badak dibuatkan pelinggih khusus plus disediakan penyungsung termasuk Raja Mengwi sendiri ikut menjadi penyungsung. Pelinggih ini kini terdapat di areal Pura Taman Ayun, Mengwi.
Belanda sendiri memilih untuk tidak menghabisi total raja-raja yang dikalahkannya. Raja-raja Bali itu masih diberikan hak untuk menjadi penguasa. Hanya hak-haknya yang dipreteli. Munculnya peristiwa puputan di Badung, Klungkung sejatinya tidaklah dikehendaki Belanda. Mereka menginginkan kerajaan-kerajaan itu jatuh tanpa harus terjadi pertumpahan darah. Malah, diharapkan terjadi kerja sama.
Memang, seyogyanya kita tidak selalu menempatkan pihak yang kalah sebagai kelompok yang mesti musnah. Mereka mesti diberikan ruang dalam sejarah, sama terhormatnya dengan mereka yang menjadi pemenang. Bukankah menang dan kalah adalah sesuatu yang senantiasa berdampingan. Yang satu menyebabkan yang lainnya ada. Tiada mungkin ada pemenang jika tidak ada yang mau mengaku kalah.
Tradisi Bali sendiri sudah mengajari kearifan semacam ini melalui konsep rwa binedha. Dua hal yang berbeda tetapi saling melengkapi. Kanan tiada mungkin hadir tanpa bagian yang kiri, siang mustahil ada tanpa malam, pria amatlah pincang jika tidak didampingi wanita.
Kesadaran tentang ruang sejarah bagi yang kalah ini penting untuk diingatkan kini manakala orang Bali disibukkan dengan kompetisi politik dalam ajang pemilihan kepala daerah (pilkada). Bahwa kehormatan pemenang juga ditentukan oleh bagaimana sang pemenang menempatkan pihak yang kalah. Lebih penting dari itu, mesti disadari, pemenang dan pecundang sama-sama berkontribusi dalam membangun peradaban yang lebih baik.
_________________________________
Penulis, dosen IKIP PGRI Bali.
