Seorang kawan, Sukma Arida, dalam suatu diskusi bedah buku buku trilogi Gde Aryantha Soethama beberapa tahun lalu pernah mengemukakan pertanyaan menggelitik, “siapa yang bisa disebut sebagai manusia Bali?” Pertanyaan yang diajukan dosen Unud itu sebetulnya bukan pertanyaan baru. Bertahun-tahun yang lalu, pertanyaan serupa juga mengemuka manakala kalangan intelektual Bali memperdebatkan masalah Bali dan kebalian. Hingga kini, perdebatan itu belum mencapai titik akhir.
Antropolog, Nyoman Naya Sujana dalam tulisannya berjudul “Manusia Bali di Persimpangan Jalan” yang dimuat dalam buku Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali mengemukakan dari segi pendeketan antropologis manusia Bali adalah manusia etnis Bali. Manusia etnis Bali adalah sekumpulan orang-orang yang mediami suatu wilayah tertentu (khususnya Pulau Bali) di antara etnik-etnik yang ada di Nusantara yang memiliki kesadaran (consciousness) yang kuat tentang: (1) adanya kesatuan budaya Bali, (2) bahasa Bali, dan (3) kesatuan agama Hindu. Di samping itu, manusia etnis Bali dianggap memiliki kesadaran yang kuat akan perjalanan sejarahnya serta memiliki ikatan-ikatan sosial dan solidaritas yang kuat yang berpusat pada pura, organisasi sosial serta sistem komunal.
“Kesadaran kolektif tentang kesatuan budaya Bali, bahasa Bali dan agama Hindu telah membuat manusia etnis Bali memiliki emosi etnosentris kebalian yang relatif kuat. Bilamana orang-orang Bali bertemu di luar Bali, bahkan di mana saja di luar negeri, mereka merasa sebagai satu keluarga besar (beraya atau kerama),” tulis Naya Sujana.
Jika mengacu pada pendapat Naya Sujana seperti itu berarti orang-orang non-Hindu yang lahir dan besar di Bali tidak masuk kategori sebagai manusia Bali. Maka, orang-orang seperti Haji Bambang di Kuta yang meskipun sangat fasih berbahasa Bali (bahkan dalam tingkatan alus), lahir dan dibesarkan di Bali tak berhak menyandang predikat sebagai manusia Bali.
Lantas, bagaimana dengan putra keluarga Bali yang lahir dan besar di luar Bali. Sang putra tidak bisa berbahasa Bali, tidak mengenal kebudayaan Bali dan tidak punya kesadaran yang kuat terhadap etnosentris Bali.
Pengamat masalah adat, Wayan P. Windia yang intens mengamati dinamika manusia Bali juga tak memberikan jawaban tegas soal identitas bernama manusia Bali itu. Guru Besar Dosen Fakultas Hukum (FH) Unud ini hanya menyatakan istilah krama Bali.
Menurut dia, ada tiga golongan krama di Bali. Pertama, krama desa adat yang tercatat sebagai warga desa adat dan beragama Hindu. Kedua, krama tamiu, yakni orang Bali beragama Hindu tetapi tidak tercatat sebagai warga adat. Terakhir ada tamiu, orang non-Hindu yang tinggal dan mencari penghidupan di Bali.
Barangkali menarik untuk disimak jawaban yang pernah dilontarkan sastrawan Putu Wijaya mengenai siapa yang bisa disebut orang Bali. Menurut dia, orang Bali adalah mereka yang bisa memahami, memaknai dan mengimplementasikan spirit kebalian.
Bali barangkali bukanlah identitas yang tuntas. Bali adalah spirit yang terus berkembang. Seperti dikatakan Madan Sarup dalam buku Identity, Culture and the Postmodern World yang dikutip Dr. Nyoman Darma Putra dalam makahnya berjudul “Antara Kesukuan dan kebangsaan: Seabad Metamorfose Identitas Bali, 1906-2006”, identitas itu tidak pernah tetap, tidak utuh, tidak satu tetapi fabricated dan constructed, terus digodok dalam proses. Kalau identitas begitu licin, cair, gampang berubah.
Mengutip kata Goenawan Moehammad, idenitas itu seperti bawang. Keliahatn utuh tetapi kalau dibuka lapis demi lapis, tidaklah ada yang disebut inti. “Mungkin ketiadaan inti itulah yang membuat kita sebaiknya menerima bahwa identitas itu adalah angan-angan semata. Pergantian identitas secepat atau selambat pergantian angan-angan,” kata Darma Putra. (b.)
- Penulis: I Made Sujaya
- Penulis adalah dosen Prodi PBID, FPBS, IKIP PGRI Bali
