Teks: I Made Sujaya, Foto: Repro hukum.kompasiana.com
Pemilihan umum (pemilu) legislatif di Bali pada Rabu (9/4) hari ini diwarnai dengan dugaan praktik politik uang (money politics) dari para calon anggota legislatif (caleg). Hal ini tercermin dari laporan pelanggaran pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali yang didominasi kasus politik uang.
Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Rudia di sela-sela apel kesiapan pengawasan pemilu di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, Renon, Selasa (8/4) menjelaskan laporan dugaan politik uang itu berasal dari berbagai daerah di Bali, seperti Buleleng, Karangasem, Badung dan Bangli. Namun, Bawaslu tidak merinci berapa jumlah laporan politik uang yang masuk dan bentuk-bentuk politik uang itu.
Di Bangli, kasus dugaan politik uang terungkap dilakukan salah satu caleg dari salah satu partai peserta pemilu di Desa Landih, Bangli. Panwaslu Bangli menemukan sedikitnya Sembilan warga menerima uang Rp 100.000 disertai bujukan untuk memilih salah satu caleg.
Panwaslu Bangli kini menangani kasus dugaan politik uang itu. Bawaslu Bali juga memantau kasus politik uang di Bangli ini. Lembaga ini bertekad memberantas kasus politik uang karena mencederai demokrasi. (b.)
http://feeds.feedburner.com/balisaja/pHqI
