 |
| I Ketut Madra |
Penyebaran wabah virus korona atau coronavirus desease 2019 (covid-19) yang berdampak pada krisis ekonomi hebat mesti menyadarkan masyarakat Bali tentang pentingnya jaring pengaman sosial krama adat Bali. Masyarakat adat Bali tidak bisa lagi hanya mengandalkan bantuan pemerintah, tetapi menyiapkan diri untuk mandiri membangun jaring pengaman sosial sendiri. Keberadaan labda pacingkreman desa (LPD) maupun bhaga utsaha padruwen desa (BUPDA) dapat dijadikan wahana jaring pengaman sosial krama adat Bali di masing-masing desa adat. Karena itu, desa adat di seluruh Bali diharapkan mulai serius mengurus LPD dan BUPDA.
“Ruang untuk itu sudah diberikan Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat. Desa adat di Bali memiliki LPD dan bisa membangun BUPDA yang sesuai dengan potensi di tiap-tiap desa adat. Sekarang tinggal kemauan, kemampuan dan kreativitas prajuru (pengurus) dan tokoh-tokoh di desa adat merespons perda itu,” kata Prajuru Bhaga Ekonomi Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, I Ketut Madra, Senin (6/4).
Kini, imbuh Madra, sejumlah LPD di Bali sudah menunjukkan peran pentingnya sebagai jaring pengaman sosial krama adat melalui pemberian keringanan atau penundaan pembayaran kredit bagi krama adat masing-masing. Bahkan, ada LPD yang mampu memberikan bantuan sembilan bahan pokok (sembako) kepada krama adat yang terkena dampak covid-19, seperti LPD Panjer dan LPD Kedonganan.
Baca: Tak Hanya Keringanan Pembayaran Kredit, LPD Kedonganan Juga Berikan Sembako Gratis Selama Tiga Bulan
Baca: Tak Hanya Keringanan Pembayaran Kredit, LPD Kedonganan Juga Berikan Sembako Gratis Selama Tiga Bulan
Namun, Madra mengingatkan agar kebijakan pemberian keringanan/penundaan pembayaran kredit krama adat serta pemberian bantuan sembako itu mesti tetap memenuhi ketentuan tata kelola LPD yang khas Bali, yakni melalui tahapan musyawarah mufakat antara prajuru LPD dan prajuru desa adat sesuai dengan filosofi gilik saguluk (kebersamaan, kekeluargaan), para-sparo (musyawarah mufakat), salunglung sabayantaka (rasa senasib sepenanggungan) serta sarpana ya (seirama setujuan). “Ini cerminan LPD sebagai lembaga keuangan khas adat Bali yang dipayungi hukum adat Bali,” kata Manggala LPD Desa Adat Kedonganan ini.
Kekuatan jaring pengaman sosial krama adat Bali akan semakin kokoh jika masing-masing desa adat juga memiliki BUPDA sesuai dengan potensi masing-masing desa. Melalui BUPDA yang ditopang LPD, desa adat bisa mengoptimalkan perekonomian krama adat sesuai potensi desa. Dengan potensi desa yang berbeda-beda, BUPDA di satu desa adat bisa bekerja sama dengan BUPDA di desa adat lain melalui prinsip pasidikaran.
“Misalnya, desa adat yang struktur ekonominya dominan pertanian, tentu bisa mengembangkan BUPDA bidang pertanian. Desa adat yang struktur ekonominya dominan perikanan laut, bisa mengembangkan BUPDA di bidang perikanan laut. Antara kedua desa ini bisa bekerja sama saling memenuhi kebutuhan,” beber Madra.
Jika LPD dan BUPDA berkembang bagus, kedua lembaga ekonomi desa adat itu bisa berperan di kala krisis seperti sekarang. Krama juga termotivasi untuk turut mengembangkan LPD dan BUPDA di desanya karena sadar kedua lembaga itulah yang akan menjadi jaring pengaman sosial mereka kala krisis terjadi.
Lupa Kehidupan Agraris
Madra menilai krisis yang dipicu wabah virus korona seharusnya menyadarkan masyarakat Bali tentang betapa berbahayanya ketika mereka hanya mengandalkan sektor pariwisata dan telah jauh melupakan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi karakter dasar masyarakat Bali dan telah melahirkan budaya Bali yang luar biasa. Lahan-lahan pertanian dijual demi mengejar nikmat pariwisata. Aset jukung nelayan juga dijual untuk dibelikan mobil sebagai sarana menjadi sopir pariwisata. Bangsal nelayan diubah menjadi kafe. Kandang-kandang peternakan juga ditinggalkan karena tergoda bekerja sebagai tenaga kepariwisataan. “Bahkan, kita juga lupa mengajarkan anak-anak kita tentang kehidupan bertani, berkebun, beternak maupun melaut karena mereka kita arahkan belajar pariwisata karena itulah yang cepat mendatangkan uang,” beber Madra.
Baca : Virus Korona dan Jejak Grubug Tanah Bali
Baca : Virus Korona dan Jejak Grubug Tanah Bali
Namun, Madra buru-buru menambahkan, pernyataannya itu jangan diartikan sebagai antipariwisata. Menurut Madra, pariwisata masih akan menjadi sektor andalan Bali sehingga tetap harus dijaga. Akan tetapi, dengan kenyataan dahsyatnya pengaruh pandemi global covid-19, pembangunan kepariwisataan mesti dikontrol. Investasi pariwisata yang tidak ramah terhadap budaya Bali dan kehidupan agraris masyarakat Bali mesti dihindari. Pada saat yang sama, sekolah-sekolah pertanian, peternakan, dan kelautan mesti mulai dibangun dan anak-anak dimotivasi dan diarahkan agar mau menggeluti pekerjaan bertani, beternak, dan melaut.
“Mungkin perlu diberikan insentif kepada anak-anak muda Bali yang mau terjun ke sektor agraris serta dibangun ekosistem ekonomi adat Bali yang kondusif bagi masa depan para petani, peternak, dan nelayan muda Bali itu,” tandas Madra. (b.)
___________________________
Teks: Sujaya
Foto: LPD Kedonganan
http://feeds.feedburner.com/balisaja/pHqI
