Menu

Mode Gelap
Jejak Ki Pasek Badeg, Keturunan Pasek dan Prasanak Puseh Pelajaran Bahasa Bali, Menggali Kuburan Kata-kata Nyoman Weda Kusuma: Dari Tukang Sapu Pasar ke Guru Besar Usai Ngeroras, Desa Adat Kusamba Nuntun ke Goa Lawah dan Besakih Upacarai 223 Puspa, Ngeroras di Kusamba Dihadiri Ribuan Krama

Bali Jani · 4 Sep 2016 19:41 WITA ·

Hakim MK: LPD Diatur Hukum Adat, Perda Sebatas Mengakui


					Hakim MK: LPD Diatur Hukum Adat, Perda Sebatas Mengakui Perbesar

Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gde Palguna menegaskan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali memiliki landasan konstitusional yang kuat, sebelum maupun sesudah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 bersamaan dengan diakuinya dan dihormatinya keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat. UU LKM yang mengakui dan menegaskan LPD diatur hukum adat merupakan penegasan atas UUD 1945. Karena itu, jika Pemprov Bali ingin membuat Perda LPD, seyogyanya hanya sebatas mengakui bukan mengatur operasional.
Pandangan Dewa Palguna ini dikemukakan saat berbicara dalam semiloka dengan tema “Penguatan Adat dan Budaya Bali Melalui Peningkatan Peran dan Kedudukan LPD Pasca-UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM” di Denpasar, 26 Agustus 2016. Semiloka digelar Forum Pemerhati Ekonomi Adat Bali (FPEAB) dan diikuti para pengurus LPD, tokoh adat, pemerhati adat dan LPD, unsur pemerintah dan berbagai pihak terkait.

I Dewa Gede Palguna (sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id)
Menurut Dewa Palguna, pengakuan terhadap LPD sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat diberikan oleh konstitusi secara implisit dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Sesudah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, pengakuan dan penghormatan itu diberikan secara eksplisit. Itu sebabnya, menurut Dewa Palguna, keberadaan LPD diturunkan dari pengakuan dan penghormatan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, sudah tepat jika UU LKM mengecualikan keberlakuan UU LKM terhadap LPD.
“Pasal 39 ayat (3) UU LKM tidak dapat ditafsirkan selain sebagaimana yang tertulis secara tegas dalam rumusan itu,” kata Dewa Palguna.
Namun, Dewa Palguna tetap menganggap peran pemerintah daerah provinsi tetap dibutuhkan, misalnya dengan membuat perda. Tapi, Dewa Palguna menegaskan perda itu lebih bersifat sebagai rekognisi atau penegasan akan keberadaan LPD, bukan mengatur hal-hal yang bersifat operasional yang berada dalam domain hukum adat yang berlaku di masing-masing desa adat/pakraman itu.
“Mengapa provinsi, karena desa adat/pakraman itu wilayahnya tidak selalu dibatasi oleh wilayah administratif satu kabupaten/kota. Perda provinsi yang bersifat rekognisi itu dibutuhkan sebab berkaitan dengan ‘pembuktian’ syarat ‘diatur dalam undang-undang’,” kata Dewa Palguna.

Menurut Dewa Palguna, prinsip desa mawa cara dalam hukum adat Bali tetap berpegang teguh pada prinsip negara mawa tata, sebagaimana tercermin dalam syarat “tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Artinya, otonomi desa adat (desa pakraman) dalam “membuat” dan memberlakukan hukum adatnya sendiri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang diberlakukan Negara. Otonomi desa adat (desa pakraman) tidak berarti bahwa ia memiliki kedaulatan. Satu-satunya kedaulatan dalam negara kesatuan ada pada Negara. (b.)
http://feeds.feedburner.com/balisaja/pHqI
Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Jejak Ki Pasek Badeg, Keturunan Pasek dan Prasanak Puseh

1 Oktober 2022 - 07:27 WITA

Usai Ngeroras, Desa Adat Kusamba Nuntun ke Goa Lawah dan Besakih

4 September 2022 - 09:52 WITA

Upacarai 223 Puspa, Ngeroras di Kusamba Dihadiri Ribuan Krama

31 Agustus 2022 - 12:40 WITA

Upacarai 185 Sawa, 48 Patulangan Diarak Menuju Setra

19 Agustus 2022 - 08:50 WITA

Patung Angsa Terbesar di Indonesia Jadi Ikon Bendungan Tamblang

8 Agustus 2022 - 18:20 WITA

Pascapandemi, LPD Kedonganan Mantapkan Transformasi Tata kelola dan Kaderisasi

6 Agustus 2022 - 16:40 WITA

Trending di Bali Jani