Menu

Mode Gelap
Patung Angsa Terbesar di Indonesia Jadi Ikon Bendungan Tamblang Pascapandemi, LPD Kedonganan Mantapkan Transformasi Tata kelola dan Kaderisasi “Pacingkreman”, Kearifan Lokal Bali yang Mendasari Pendirian LPD Rayakan HUT ke-38, SMA Paris Klungkung “Rises From Pandemic” Perjanjian Adat Sekala-Niskala Bisa Minimalisasi Kegagalan Kredit di LPD

Bali Jani · 19 Mei 2015 22:58 WITA ·

Setelah Washington DC, Aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa Bergema di Jepang


					Setelah Washington DC, Aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa Bergema di Jepang Perbesar

Aksi menolak reklamasi Teluk Benoa tak hanya terjadi di Bali, tetapi juga hingga ke luar negeri. 11 April 2015 lalu, aksi penolakan disuarakan sekelompok masyarakat Indonesia di Washington DC. Selang sebulan kemudian, 10 Mei 2015 lalu, aksi serupa juga terjadi di Aoba Koen, depan Balai Kota Shizuoka, Jepang.

Seorang warga Bali yang ikut dalam aksi melaporkan peristiwa itu melalui fasilitas pesan Facebook ke balisaja.com. Laporan singkat itu juga disertai sejumlah foto-foto aksi. 

Aksi “Tolak Reklamasi Teluk Benoa” dilakukan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Shizuoka, Jepang, 10 Mei 2015 lalu. (Foto: balisaja.com/istimewa)
Aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa ini dilakukan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Shizuoka-Jepang. Aksi diikuti sekitar 60 orang. Spanduk bertuliskan “Tolak Reklamasi Teluk Benoa” dibentangkan sejumlah peserta aksi yang mengenakan pakaian penari Bali. 

Penolakan didasari keprihatinan atas rencana reklamasi Teluk Benoa yang dikhawatirkan tidak hanya akan merusak ekosistem, tetapi juga dampak sosial, ekonomi dan budaya pascareklamasi. Mereka meminta agar pemerintah membatalkan rencana itu. 

Sebelumnya, sekelompok masyarakat Indonesia di Amerika Serikat menggelar aksi penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa di depan gedung parlemen AS, The Capitol Hill. Sebagaimana dilansir sejumlah media siber (online) dan cetak, Mereka mendesak Presiden Jokowi mencabut Perpres No. 51/2014 yang menghapus fungsi kawasan Teluk Benoa sebagai wilayah konservasi. Mereka memandang Perpres yang dikeluarkan di akhir pemerintahan Presiden SBY itu sarat kepentingan bisnis yang akibatnya akan sangat merugikan kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan bahkan politik di Provinsi Bali. (b.)

http://feeds.feedburner.com/balisaja/pHqI
Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Patung Angsa Terbesar di Indonesia Jadi Ikon Bendungan Tamblang

8 Agustus 2022 - 18:20 WITA

Pascapandemi, LPD Kedonganan Mantapkan Transformasi Tata kelola dan Kaderisasi

6 Agustus 2022 - 16:40 WITA

Perjanjian Adat Sekala-Niskala Bisa Minimalisasi Kegagalan Kredit di LPD

26 Juli 2022 - 17:19 WITA

Bali United Optimistis Tatap Laga Lawan Visakha, Begini Prediksi Berbagai Media

27 Juni 2022 - 13:44 WITA

Fakta Menggelitik di Balik Indahnya Pesona Hutan Adat Demulih

24 Juni 2022 - 15:52 WITA

Menyusuri Keindahan Kawasan Suci Hutan Adat Desa Demulih

24 Juni 2022 - 12:18 WITA

Trending di Bali Jani