Menu

Mode Gelap
Pelajaran Bahasa Bali, Menggali Kuburan Kata-kata Nyoman Weda Kusuma: Dari Tukang Sapu Pasar ke Guru Besar Usai Ngeroras, Desa Adat Kusamba Nuntun ke Goa Lawah dan Besakih Upacarai 223 Puspa, Ngeroras di Kusamba Dihadiri Ribuan Krama Benarkah Modal LPD dari Pemerintah?

Bali Jani · 11 Mar 2015 15:25 WITA ·

Ingin Pilih Desa Adat, Sumatera Barat Belajar ke Bali


					Ingin Pilih Desa Adat, Sumatera Barat Belajar ke Bali Perbesar

Ketika Bali terbelah antara pilihan mendaftarkan desa adat atau desa dinas, Sumatera Barat malah belajar ke Bali untuk memantapkan pilihan mereka mendaftarkan desa adat menyikapi berlakunya UU No. 6/2014 tentang Desa. Rabu (11/3), Tim Perumus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) UU Desa DPRD Sumatra Barat mengunjungi Desa Adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Badung, untuk melihat dari dekat denyut aktivitas kegiatan masyarakat adat Bali. Mereka diterima prajuruDesa Adat Kedonganan di Gedung LPD Desa Adat Kedonganan.

Pertemuan antara prajuru Desa Adat Kedonganan dan rombongan DPRD Sumatera Barat

Ketua rombongan DPRD Sumbar, H. Aristo Munandar menyatakan kedatangan mereka ke Bali ingin mencari perbandingan seputar pilihan pengakuan desa adat atau desa dinas terkait dengan diberlakukannya UU Desa. Menurut Aristo, Bali dan Sumatra Barat memiliki kemiripan dalam pengelolaan sistem adat yang diwariskan secara turun-menurun.
“Kami di Sumbar tengah mewacanakan kembali menata sistem adat ini karena ada peluang dengan diterbitkannya UU,” kata Aristo yang pernah menjadi kandidat Gubernur Sumbar ini.
Dijelakan Aristo, masyarakat Sumbar kini sedang menimbang antara pilihan desa adat atau desa dinas. Di kalangan elite, kata Aristo, lebih condong memilih desa adat, sedangkan di tatanan bawah memilih desa dinas. “Kami sebenarnya ingin meniru Bali, apa pilihan masyarakat Bali. Kalau saya lebih condong memilih desa adat,“ jelas mantan Bupati Agam ini.
Aristo memiliki alasan kuat memilih desa adat. Menurut Aristo, adat di Sumbar sudah tertata dengan baik, sama seperti Bali. “Struktur adat lengkap, pengurusnya lengkap dan fungsi adat dalam menjaga budaya dan tradisinya juga masih sangat relevan,” tambah Arsito seraya menyebutkan Bali, Sumbar dan Aceh benar-benar masih kental dengan tradisinya masing -masing.
Tokoh Kedonganan yang juga Ketua LPD Kedonganan, I Ketut Madra sepakat dengan Aristo mengenai kesamaan Bali dan Sumbar dalam pengelolaan adat. Namun, situasi di Sumbar terbalik dengan Bali. Di Bali, kata Madra, justru arus bawah berkeinginan adat tetap dipertahankan, sebaliknya di kalangan elite, para bupati dan walikota masih bingung. 
“Namun, ada beberapa bupati sudah menyatakan sikap tegas ingin mendaftarkan desa adat,” kata Madra yang juga prajuru Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali. 
Menurut Madra, struktur adat tidak jauh beda dengan Sumbar. Bahkan, Bali justru pernah belajar ke Sumbar mengenai lembaga keuangan milik komunitas adat, yakni Lumbung Pitih Nagari (LPN). Di Bali, konsep LPN dikembangkan menjadi LPD. 
“Itu artinya, antara Bali dan Sumbar tidak ada masalah dengan desa adat. Lembaganya masih ada, struktur dan fungsinya masih berjalan dan hubungan dengan pemerintah harmonis. Karena itu, hal semacam ini harus dipertahankan dan diperkuat,” tandas Madra. (b.)
http://feeds.feedburner.com/balisaja/pHqI
Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Usai Ngeroras, Desa Adat Kusamba Nuntun ke Goa Lawah dan Besakih

4 September 2022 - 09:52 WITA

Upacarai 223 Puspa, Ngeroras di Kusamba Dihadiri Ribuan Krama

31 Agustus 2022 - 12:40 WITA

Upacarai 185 Sawa, 48 Patulangan Diarak Menuju Setra

19 Agustus 2022 - 08:50 WITA

Patung Angsa Terbesar di Indonesia Jadi Ikon Bendungan Tamblang

8 Agustus 2022 - 18:20 WITA

Pascapandemi, LPD Kedonganan Mantapkan Transformasi Tata kelola dan Kaderisasi

6 Agustus 2022 - 16:40 WITA

Perjanjian Adat Sekala-Niskala Bisa Minimalisasi Kegagalan Kredit di LPD

26 Juli 2022 - 17:19 WITA

Trending di Bali Jani