Teks: I Made Sujaya
Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai akhir tahun 2015 membiakkan kekhawatiran banyak kalangan usaha, termasuk di Bali. Mengantisipasi era baru dalam dunia perdagangan di kalangan Negara-negara ASEAN itu, Bali mesti memperkuat sumber daya manusia (SDM) sekaligus menyiapkan infrastruktur. Pandangan ini disampaikan sejumlah anggota DPRD Bali dalam beberapa kesempatan berbeda.
 |
| Orang Bali berjualan kuliner |
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Nengah Tamba menyatakan era perdagangan bebas di satu sisi bisa mendatangkan berkah, tapi sisi lain juga merugikan. Menurutnya, dari sisi konsumen, hal ini tentu menguntungkan, tapi dari sisi produksi bisa merugikan. Hal itu dikarenakan sumber daya manusia (SDM) Bali kalah bersaing. Sementara pihak luar sudah siap bersaing dengan segala hal. Barang-barang luar diproduksi dengan biaya sangat murah dan kualitasnya juga terjamin.
Ia mengajak semua pihak mengantisipasi MEA ini. Antisipasi harus dilakukan sedini mungkin dan masyarakat Bali jangan sampai terkejut dengan adanya perdagangan bebas di ASEAN. Ia mendesak Pemprov untuk menyiapkan langkah antisipasi menghadapi MEA. Antisipasi itu berupa sosialiasi kepada masyarakat dan meyiapkan regulasi untuk memproteksi usaha lokal. Tamba mengharapkan pemerintah memberikan perlindungan terhadap UKM di Bali. Seperti apa bentuk perlindungan itu, mesti dirumuskan bersama para pakar dan ahli terkait.
“Apakah MEA itu artinya sudah sebebas-bebasnya. Apakah ada produk barang tertentu yang dibatasi? Semua itu perlu pembahsan bersama agar tidak merugikan Bali,” kata Tamba.
Tamba menilai perlu aturan pemerintah yang mengatur perannya sendiri dan pihak swasta. Apa yang perlu dijaga dan apa yang perlu diantisipasi. Jangan sampai menjadi bom waktu yang siap meledak di Indonesia. “Contohnya transportasi kura-kura yang masuk ke Bali dengan pemodal asing. Nantinya mereka bisa bebas di Bali,” katanya.
Menurut Tamba, kalau tidak secepatnya diambil langkah-langkah antisipasi, akan berpotensi memukul psikologis masyarakat Bali. Masyarakat Bali bisa shock, apalagi kalau Bali tidak siap.
Hal senada dikemukakan rekannya sesame anggota Fraksi Partai Demokrat, I Wayan Adnyana. Berbicara mewakili Fraksi Partai Demokrat saat sidang paripurna DPRD Bali, Masuknya MEA, Senin, 11 Agustus 2014, Adnyana mendesak pemerintah provinsi menata dan menyusun infrastruktur sebagai sarana untuk menyikapi MEA yang akan dimulai akhir tahun 2015.
“Kami menyarankan Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk menata dan menyusun infrastruktur sebagai sarana untuk menyikapi MEA di semua sektor dengan menyiapkan peraturan-peraturan untuk memproteksi atau melindungi sektor-sektor yang lemah, seperti pertanian, industri kerajinan rumah tangga, jasa konstruksi, jasa pariwisata dan lainnya,” kata Adnyana.
Ia mengharapkan masyarakat Bali meningkatkan profesionalisme diri sesuai dengan bidangnya untuk mengatasi persaingan global, sehingga tidak tertinggal dan hanya berperan sebagai penonton di daerah sendiri. Caranya, mengikuti kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Oleh karena itu perlu membuka wawasan, komunikasi dan informasi untuk produksi agar mampu menekan biaya-biaya yang tidak diperlukan, begitu juga mengembangkan desain dan hak cipta serta memanfaatkan media promosi,” katanya. (b.)
http://feeds.feedburner.com/balisaja/pHqI
