Teks dan Foto: I Made Sujaya
Kinerja Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika sepanjang tahun 2013 mendapat sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali. Banyak program dan target yang dirancang, tidak terealisasi. Namun, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan Gubernur Mangku Pastika pada 11 April 2014 lalu seolah-olah Bali melampaui capaian rata-rata nasional. Padahal kenyataannya banyak target yang tidak tercapai.
 |
| I Made Mangku Pastika |
Penilaian Dewan ini terungkap dalam rekomendasi yang disampaikan DPRD Bali dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali, AA Ngurah Oka Ratmadi, Jumat (16/5). Rekomendasi dibacakan Ketua Panja Pembahas LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013, Gede Kusuma Putra.
Hal pertama yang disoroti Dewan, yakni adanya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) lebih dari 1,1 trilyun. Silpa ini berasal dari defisit APBD tahun 2013 yang direncanakan Rp 800 milyar tetapi realisasi malah menjadi surplus Rp 352 milyar. “Tentulah ini bukan sebuah prestasi,” kata Kusuma Putra.
Pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir selalu di atas rata-rata nasional. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali lima tahun terakhir sebesar 6,07 persen. Pada 2013 ditetapkan pertumbuhan ekonomi 6,81 persen, tetapi realisasinya hanya 6,05 persen.
Angka kemiskinan pada tahun 2013 mencapai 4,49 persen. Angka itu memang jauh di bawah rata-rata nasional yang 11,47 persen. Akan tetapi, kata Kusuma Putra, orang miskin di tahun 2013 lebih banyak dari tahun 2012 , yakni mencapai 3,95 persen. “Target angka kemiskinan tahun 2013 adalah 3,90 persen, tetapi faktanya 4,49 persen,” kata Kusuma Putra.
Pendapatan per kapita tahun 2013 ditargetkan Rp 24,64 juta/tahun, tetapi realisasinya Rp 23,31 juta/tahun. Besarnya investasi, baik swasta maupun pemerintah dalam tahun 2013 ditargetkan Rp 16,68 milyar sedangkan realisasinya Rp 11,2 trilyun.
Secara khusus, Dewan juga menyarankan Bali belajar kepada Yogyakarta mengenai indeks pembangunan manusia (IPM). IPM Yogyakarta jauh lebih tinggi, angka harapan hidupnya juga lebih tinggi. “Karenanya mengukur tingkat kesejahteraan dari aspek financial semata tidaklah benar. Kesejahteraan yang kita maksud, di dalamnya termasuk kebahagiaan,” katanya.
Ketika dimintai tanggapannya usai sidang paripurna, Gubernur Made Mangku Pastika menyatakan menerima penilaian DPRD Bali. Namun, Mangku Pastika juga menilai agak aneh jika dianggap tidak ada yang berhasil. Pihaknya menyatakan segera akan menyiapkan jawaban terhadap penilaian Dewan itu.
Mengena silpa dan sejumlah kritik Dewan, Gubernur Mangku Pastika menyatakan semua ada jawabannya. Namun, Gubernur setuju dengan saran Dewan untuk belajar ke Yogyakarta mengenai IPM.
Berkaitan masalah kenaikan angka kemiskinan, Mangku Pastika beralasan hal itu terjadi karena standar garis kemiskinan memang dinaikkan oleh pemerintah pusat atau BPS. Selain itu, penduduk pendatang di Bali juga dikategorikan penduduk miskin karena tidak memiliki rumah. (b.)
http://feeds.feedburner.com/balisaja/pHqI
