Teks dan Foto: I Made Sujaya
 |
| Pelayanan di LPD Desa Adat Kuta |
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di tiap-tiap desa adat/pakraman di Bali sejatinya merupakan lembaga adat milik desa adat/pakraman yang menjalankan fungsi khusus keuangan dan perekonomian di desa adat. Tujuan utama pendirian LPD untuk menjadi penyangga terjaganya adat dan budaya Bali yang berbasis desa adat. Karena itu, kesuksesan LPD tidak bisa diukur dari aset dan laba yang tinggi, tetapi sejauh mana LPD bisa menopang adat dan budaya Bali. Pandangan ini dikemukakan Ketua LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra dan Kepala LPD Desa Adat Pecatu, I Ketut Giriartha ketika berbincang dengan balisaja.com menanggapi perkembangan LPD di Bali belakangan ini.
“Sukses LPD itu bukan pada labanya, tapi labda. Labda itu konsep keberhasilan dalam tradisi Bali yang tidak hanya menekankan pada aspek materi tetapi juga imateri. Kesuksesan dari sisi sekala sekaligus juga niskala, kesuksesan dari aspek fisik sekaligus juga nonfisik,” kata Madra.
Menurut Madra, LPD tidak saja menjalankan fungsi keuangan dan perekonomian krama tetapi juga berperan sebagai motivator dan dinamisator pembangunan di desa adat. Fungsi sebagai motivator, yakni LPD menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi krama desa untuk maju, baik secara pribadi maupun dalam konteks sebagai komunitas di desa adat. Fungsi sebagai dinamisator, yakni LPD menggerakkan segala potensi kramadesa di desa adat untuk mencapai tujuan mensejahterakan krama desa, baik secara sekalamaupun niskala.
“LPD tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai lembaga keuangan. Spirit yang mendasari kelahiran LPD adalah sebagai penyangga adat, budaya dan agama masyarakat Bali. Karena itu, sasaran LPD bukan semata-mata untung dan aset yang besar, tapi sejauh mana adat, budaya dan agama masyarakat Bali itu tegak di desa adat,” kata Madra.
Akan tetapi, menurut Madra, fungsi motivator dan dinamisator itu akan bisa diemban dengan baik apabila seluruh komponen di desa adat, baik pengurus dan karyawan, pengawas dan prajuru desa adat, krama desa serta stakeholders senantiasa mendukung keberadaan LPD. Dukungan yang diharapkan berupa partisipasi aktif dalam menyukseskan berbagai produk dan program LPD, sumbangan pemikiran, termasuk kritik konstruktif bagi kemajuan LPD.
Hal senada diungkapkan Giriartha. Tujuan LPD, kata Giriartha, sesungguhnya bukan meraih keuntungan. Jika ditelusuri, apa yang disebut keuntungan LPD sebetulnya bukanlah laba dalam pengertian umum. Laba dalam konteks LPD cenderung dalam pengertian nilai manfaat untuk mengemban fungsi sosial dan kultural.
“Keuntungan LPD dikembalikan kepada komunitas untuk mengemban fungsi sosial dan kultural di desa adat,” kata Giriartha. Fungsi sosial dan kultural itu berkaitan dengan tiga aspek yakni parahyangan, pawongan dan palemahan.
Karena itu, bagi Giriartha, LPD sesungguhnya merupakan agent of change (agen perubahan) di desa adat. LPD menjadi urat nadi yang menggerakkan desa adat. Dalam pemahaman teks-teks tradisional, LPD diibaratkan sebagai kamadhuk, sapi Dewa Siwa yang menghasilkan susu untuk kesejahteraan umat manusia. (b.)
http://feeds.feedburner.com/balisaja/pHqI
