Menu

Mode Gelap
“Pacingkreman”, Kearifan Lokal Bali yang Mendasari Pendirian LPD Rayakan HUT ke-38, SMA Paris Klungkung “Rises From Pandemic” Perjanjian Adat Sekala-Niskala Bisa Minimalisasi Kegagalan Kredit di LPD Bali United Optimistis Tatap Laga Lawan Visakha, Begini Prediksi Berbagai Media Fakta Menggelitik di Balik Indahnya Pesona Hutan Adat Demulih

Wija Kasawur · 20 Jul 2013 11:36 WITA ·

“Pang Pada Payu”, Prinsip “Win-win Solution” ala Bali


					“Pang Pada Payu”, Prinsip “Win-win Solution” ala Bali Perbesar

Manakala muncul masalah atau sengketa di atara dua pihak, cara penyelesaian yang memenangkan kedua belah pihak kerap kali dipilih. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa itu biasa menyebutnya dengan istilah mentereng yang diimpor dari Barat: win-win solution. Manusia Bali sejatinya juga mengenal kearifan penyelesaian masalah model serupa, yang disebut dengan prinsip pang pada payu. Prinsip yang akrab di dunia ekonomi, khususnya perdagangan itu,  juga seringkali digunakan sebagai cara penyelesaian masalah kehidupan dalam bidang lain.
Pang pada payumerupakan ungkapan dalam basa Bali madya(bahasa Bali ragam madya atau tengah) yang terjemahan bebasnya adalah “agar sama-sama bisa” atau “agar sama-sama jadi”. Yang dimaksud “bisa” atau “jadi” tiada lain mencapai tujuan masing-masing pihak. Walaupun tujuan yang dicapai itu tidak sepenuhnya sesuai target.
“Dalam konteks budaya Bali, payu dalam ungkapan pang pada payu bermakna sukses atau menang. Itu sebabnya, pang pada payu juga bermakna sebagai  prinsip sama-sama menang, sama-sama diuntungkan,” kata I Made Wiradnyana,  dosen Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar.
Memang, diakui Wiradnyana, lazimnya ungkapan pang pada payu muncul dalam interaksi antara penjual dan pedagang di pasar. Manakala kegiatan tawar-menawar mencapai puncak dan pihak penjual ingin segera mengakhiri tawar-menawar dengan pembeli, ungkapan pang pada payu segera dimunculkan.
Tapi, imbuh Wiradnyana, prinsip pang pada payu tidak hanya berlaku di dunia perdagangan atau ekonomi. Prinsip serupa kerap digunakan dalam penyelesaian sengketa atau masalah kehidupan dalam bidang yang lain.
“Dengan prinsip pang pada payu, penyelesaian sengketa atau masalah dilandasi konsep kedamaian. Pang pada payu berakar pada nilai-nilai paras-paros, sagilik-saguluk,” kata Wiradnyana.
I Nyoman Budiarna, dosen Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar yang dalam disertasinya mengkaji penerapan prinsip pang pada payu dalam hukum Ekonomi Indonesia menyatakan prinsip pang pada payumerupakan konvensi penyelesaian sengketa secara damai antarindividu maupun kelompok yang berarti ‘agar sama-sama diuntungkan’. Prinsip pang pada payu, kata Budiarna dalam buku Prinsip Pang Pada Payu dalam Hukum Ekonomi Indonesia semacam arbitrase adat masyarakat Hindu di Bali. Bahkan, menurut Budiarna, prinsip pang pada payudapat menekan jumlah kredit macet pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Bali.
Karena prinsip pang pada payu merupakan konvensi penyelesaian sengketa dalam masyarakat Bali, Budiarna mengusulkan prinsip tersebut diakui sebagai model penyelesaian sengketa yang mengedepankan pencapaian keadilan dengan pendekatan konsensus dan mendasarkan pada kepentingan para pihakdalam rangka mencapai win-win solution, khususnya dalam tata kelola LPD di Bali. Terlebih lagi LPD merupakan lembaga adat milik desa adat/pakraman yang mengemban fungsi khusus ekonomi dan keuangan di tingkat desa adat.
“Prinsip pang pada payu dapat dikembangkan menjadi peraturan penyelesaian sengketa kredit macet di LPD sebagai upaya pengembangan hukum Ekonomi Indonesia dengan model Peraturan Bank Indonesia tentang Mediasi Perbankan yang bernaung di bawah UU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.
Prinsip pang pada payudalam penyelesaian sengketa kredit macet di LPD juga diimplementasikan di LPD Desa Adat Kedonganan. Ketua LPD Kedonganan, I Ketut Madra menuturkan selama ini pihaknya mengedepankan prinsip pang pada payu dalam penyelesaian kredit macet. Jika ada nasabah yang tidak mampu membayar kewajiban kredit, pihaknya tidak serta merta memilih jalan menyita aset yang menjadi jaminan. Tapi, dipilih jalan kesepakatan dengan debitur dengan prinsip pang pada payu.
“LPD agar tidak dirugikan, nasabah juga tidak dirugikan. Dan, terbukti penyelesaian dengan prinsip kearifan lokal adat Bali terbukti efektif,” kata Madra. (b.)
___________________________________________ 

Penulis: I Made Sujaya 
Foto: I Made Sujaya 
Penyunting: Ketut Jagra
http://feeds.feedburner.com/balisaja/pHqI
Artikel ini telah dibaca 75 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

“Karang Awak” dan Kompetensi Manusia Bali

11 Juni 2016 - 21:54 WITA

“Ngandap Kasor”, Jangan Sekadar Basi-basi

6 April 2015 - 23:23 WITA

“Cenik Lantang”: Belajar Bersyukur dan Menjaga Kesinambungan

1 Februari 2015 - 23:01 WITA

Trending di Wija Kasawur