Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengenai hari berbusana adat dan berbahasa Bali saban hari Kamis selain imbauan berbusana adat Bali saban hari Purnama dan Tilem, disambut positif tokoh masyarakat Kedonganan, I Ketut Madra. Menurutnya, kebijakan ini sangat strategis untuk memperkokoh akar kultural masyarakat Bali. Namun, Madra mengingatkan agar Pemprov menjaga konsistensi dan keberlanjutan kebijakan ini.
“Pilihan kebijakan pemertahanan bahasa, aksara dan sastra Bali di awal masa pemerintahan Koster-Ace tentu tepat karena bahasa merupakan akar kultural kebudayaan Bali. Tapi, kita sering kali punya masalah dalam hal konsistensi dan kesinambungan,” kata Ketua Pasraman Citta Dharma Santhi Desa Adat Kedonganan ini.
Madra mengungkapkan kebijakan mengenai pemakaian aksara Bali dalam papan nama lembaga pemerintahan sudah ditetapkan pada masa kepemimpinan Gubernur IB Mantra. Namun, kebijakan itu tidak dilanjutkan secara tegas oleh pemimpin selanjutnya. Berbagai pelanggaran yang terjadi cenderung dibiarkan. Ini menyebabkan peraturan tentang pemakaian aksara Bali seperti ada dan tiada.
Madra berharap kebijakan hari berbusana adat dan berbahasa Bali dilandasi oleh kesadaran tentang politik kebudayaan untuk sungguh-sungguh menguatkan basis kultural masyarakat Bali. Menurut Madra, di tengah beragam tantangan yang dihadapi Bali, politik kebudayaan amat dibutuhkan untuk menguatkan ketahanan budaya masyarakat Bali.
“Kita semua mengakui, anak-anak Bali sekarang lemah dalam berbahasa Bali. Pasangan muda Bali juga tidak lagi merasa bangga mengajari anak-anaknya berbahasa Bali. Ini butuh kebijakan strategis dan mendasar,” kata Madra yang juga Ketua LPD Desa Adat Kedonganan.
Madra berharap kebijakan ini bakal diikuti dengan penguatan kurikulum pembalajaran bahasa, aksara dan sastra Bali di sekolah-sekolah. Pembelajaran bahasa Bali mesti membuat siswa senang dan bangga berbahasa Bali.
Awig-awig
Di sisi lain, Madra juga menilai kebijakan hari berbusana adat dan berbahasa Bali patut diperkokoh kembali melalui awig-awig di masing-masing desa pakraman. Menurut Madra, desa pakraman juga perlu melakukan strategi pemertahanan bahasa, aksara, dan sastra Bali, terutama kepada anak-anak di desa pakraman.
“Karena menganggap bahasa, aksara, dan sastra Bali sudah menjadi hal yang biasa, kerap kali awig-awig mengabaikan hal mendasar ini. Kini, perlu dipertegas dan diperkuat lagi dengan pengaturan yang lebih jelas mengenai busana adat Bali serta bahasa, aksara dan sastra Bali di desa pakraman,” ujar Madra.
Madra mencontohkan unit-unit usaha desa pakraman, seperti LPD atau Bumdes, sudah selayaknya menjadi garda terdepan dalam penggunaan identitas budaya Bali. Bahkan, kata Madra, seleksi pegawai di unit-unit usaha LPD perlu disyaratkan kompetensi berbahasa Bali serta wawasan mengenai adat dan budaya Bali. (b.)
http://feeds.feedburner.com/balisaja/pHqI
