Di antara raja-raja Bali Kuno, Udayana tampaknya paling bersinar. Pada masa kepemimpinannya juga, Bali disebut-sebut mencapai masa kejayaan.
Itu sebabnya, nama Udayana begitu populer hingga digunakan sebagai nama kampus negeri tertua di Bali dan institusi militer penting yang mewilayahi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Udayana awalnya digunakan sebagai nama fakultas, yaitu Fakultas Sastra Udayana yang merupakan cabang Universitas Airlangga Surabaya sejak 29 September 1958. Fakultas Sastra Udayana menjadi embrio lahirnya Universitas Udayana pada 17 Agustus 1962.
Namun, untuk mengenang fakta historisnya, tanggal pendirian Fakultas Sastra Udayana dipilih sebagai tanggal kelahiran Universitas Udayana.
Di lingkungan militer Indonesia, nama Udayana mulai digunakan secara resmi pada 3 Mei 1960. Sebagaimana tertera dalam laman resmi Kodam IX/Udayana, sebelumnya, Komando Daerah Militer (Kodam) yang mewilayahi Bali, NTB, serta NTT itu bernama Kodam Nusa Tenggara Wira-Bhuana serta Kodam XVI/Nusra/Raksabhuana.
Baru pada 3 Mei 1962 digunakan nama Kodam XVI/Udayana lalu Kodam IX/Udayana sejak 12 Februari 1985. Namun, tanggal pendirian Kodam Nusra Wira-Bhuana, yaitu 27 Mei 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Kodam IX/Udayana hingga kini. Hari ini, Kodam IX/Udayana merayakan hari jadinya yang ke-65.
Untuk menghormati dan meneladani jasa-jasa sang raja, di markas Kodam IX/Udayana di Jalan Udayana, Denpasar, didirikan patung Raja Udayana. Patung itu diresmikan pada 26 Februari 2009 oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Agus Sasongko Purnomo.
Siapa sebetulnya sosok Raja Udayana? Seperti apa gaya kepemimpinannya hingga mampu membawa Bali pada masa kejayaannya?
Dinasti Warmadewa
Asal-usul Udayana memang belum diketahui secara jelas, tetapi para peneliti menyepakati tokoh ini sebagai putra Bali dari dinasti Warmadewa. Menurut I Gusti Gde Ardana, dkk. dalam buku Raja Udayana di Bali (989—1011) (2012), Udayana masih merupakan keturunan Sri Kesari Warmadewa, raja yang menguasai Bali pada tahun 913 Masehi.
Dalam berbagai prasasti yang dikeluarkannya, Udayana memang menggunakan gelar Sang Ratu Sri Dharma Udayana Warmadewa yang menegaskan identitasnya. Sejarawan Sukarto K. Atmodjo menduga Udayana lahir pada tahun 963 Masehi dan merupakan putra Raja Janasadhu Warmadewa. Narendra Dev. Pandit Shastri dalam buku Sejarah Bali Dwipa (1963) mencatat Raja Janasadhu Warmadewa memerintah Bali pada tahun 975 Masehi.
Udayana memerintah didampingi istrinya, Mahendradatta yang berasal dari Jawa Timur. Sang permaisuri menggunakan gelar Sang Ratu Luhur Sri Gunapriya Dharmapatni. Berbagai prasasti menyebut keduanya memerintah sebagai raja suami-istri.
Para sejarawan menyimpulkan perkawinan Udayana-Mahendradatta ini menjadi tonggak integrasi budaya Hindu Jawa di Bali. Sebaliknya, pengaruh Bali juga merambah ke Jawa dengan penobatan putra Udayana, Airlangga, sebagai raja yang memerintah di Jawa Timur menggantikan Raja Darmawangsa Teguh. Sebelum digantikan putranya, Marakata, Raja Udayana sempat digantikan oleh Sri Sang Ajnadewi.
Dialog Lintas Budaya Bali-Jawa dan Siwa-Buddha
Sejarawan I Made Semadi Astra dalam disertasinya yang berjudul “Birokrasi Pemerintahan Bali Kuno Abad XII—XIII” menduga Sri Sang Ajnadewi berasal dari Jawa Timur yang menjalankan fungsi sebagai wali putra mahkota Bali, Marakata, yang saat itu masih sangat muda.
Perkawinan Udayana-Mahendradatta bukanlah sebatas perkawinan politik untuk tujuan memperkokoh bangunan kekuasaan sang raja. Perkawinan itu juga menjelma menjadi ruang dialog lintas budaya untuk mengembangkan sekaligus memperkaya wajah kebudayaan Bali.
Pada masa Udayana-Mahendradatta, Bali mengadopsi penggunaan bahasa Jawa Kuno. Berbagai prasasti yang sebelumnya menggunakan bahasa Bali Kuno, pada masa Udayana-Mahendradatta mulai menggunakan bahasa Jawa Kuno. Di Bali, bahasa Jawa Kuno yang disebut sebagai bahasa Kawi memperkaya bahasa Bali yang diwarisi hingga kini.
Pada masa pemerintahannya, ada dua agama besar yang dianut masyarakat Bali, yaitu Siwa dan Buddha. Dalam pemerintahan Udayana-Mahendradatta, pemuka kedua agama itu mendapat tempat penting. Para pemuka agama Siwa dan Buddha selalu dihadirkan dalam berbagai sidang di istana.
Ada tujuh pemuda agama Siwa dan lima pemuka agama Buddha yang mendampingi raja dalam pengambilan keputusan. Pada masa Udayana pula berhasil dilakukan penyatuan ajaran-ajaran agama Siwa dan Buddha yang sebelumnya kerap menimbulkan pertikaian.
Menurut catatan Goris dalam buku Prasasti Bali I (1954), pemuka kedua agama itu disebut sebagai mpungku sewasogata yang mengindikasikan hubungan harmoni di antara kedua agama.
Kendati sebagian besar penduduk Bali Kuno menganut agama Siwa dan Buddha, pemerintahan Udayana-Mahendradatta juga mengayomi penduduknya yang menganut sekte-sekte kecil yang menyembah dewa-dewa tertentu, seperti sekte ganapatya(mengembah Dewa Gana), sekte sora(menyembah Dewa Surya), sekte waisnawa(memuja Dewa Wisnu), sekte bhairawa(menyembah Dewi Durga), sekte pasupata(memuja lingga) dan lainnya. Bahkan, menurut hasil penelitian I Gusti Gde Ardana, dkk. (2012), kepercayaan-kepercayaan lokal masyarakat Bali tetap dipertahankan. Itu dibuktikan dengan adanya perpaduan antara pemujaan nenek moyang dan pemujaan dewa-dewa Hindu dan Budha. Begitu juga masih digunakannya nama-nama dewa lokal dalam beberapa prasasti Bali Kuno.
Mendengar Suara Rakyat
Raja Udayana juga memperlihatkan tipe kepemimpinan yang mau mendengar suara rakyat dan peka terhadap keadaan rakyatnya. Dalam Prasasti Abang Pura Batur A menyebutkan Raja Udayana menerima pengaduan dari wakil-wakil Desa Abang mengenai ketidakmampuan penduduk membayar pajak-pajak atau cukai akibat keadaan ekonomi yang kian melemah serta tidak mampu ikut bergotong royong untuk kepentingan raja.
Para penduduk mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban itu. Raja Udayana memperhatikan keluhan rakyatnya itu dan mengutus beberapa pejabat tinggi kerajaan ke desa itu untuk memastikan keadaan sesungguhnya. Setelah melalui beberapa kali sidang paripurna yang dihadiri raja dan para pejabat kerajaan, Raja Udayana menyetujui permohonan penduduk Air Hwang dan memberikan keringanan atau pengurangan pajak dan cukai.
Selain memberikan keringanan pajak bagi penduduk suatu desa, Raja Udayana juga memberikan keringanan pajak bagi rakyatnya untuk sejumlah tempat keramaian dan kepemilikan hewan atau benda tertentu, misalnya bantilan (tempat mengadakan tajen), lancan (kuda) serta bangga (sejenis perahu).
Model kebijakan pengurangan bahkan penghapusan pajak memang kerap dilakukan raja-raja Bali Kuno, baik sebelum maupun sesudah Raja Udayana. Pengganti Raja Udayana, Sang Sri Ajnadewi memberi pembebasan pajak kepada penduduk Desa Julah yang diserang musuh.
Akibat serangan musuh itu, penduduk Desa Julah yang sebelumnya 300 keluarga hanya tersisa 50 keluarga. Kondisi itu tentu menjadi beban bagi rakyat untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya bagi raja. Pembebasan pajak kepada penduduk Julah mencerminkan kepemimpinan yang peka sekaligus hadir di tengah-tengah rakyat yang tengah menderita.
Raja Udayana diperkirakan wafat antara tahun 1011-1016 Masehi, sedangkan istrinya wafat lebih dulu. Berdasarkan angka-angka tahun prasasti, diduga Mahendradatta wafat antara tahun 1001-1011 Masehi. Mahendradatta dicandikan di Burwan, sedangkan Udayana dicandikan di Banyuwka. Burwan dihubungkan dengan Pura Bukit Dharma di Dusun Kutri, Desa Buruan, Gianyar, sedangkan Banyuwka dihubungkan dengan Pura Yeh Mengening dan Candi Gunung Kawi, Tampaksiring, Gianyar, Bali. (b.)
Penulis: I Made Sujaya
